Program Makan Bergizi Gratis (MBG) idealnya tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi petani lokal. Ketika bahan pangan untuk MBG diambil dari petani setempat, program ini dapat membentuk rantai distribusi yang menguntungkan petani kecil, mendongkrak pendapatan rumah tangga petani, serta menurunkan ketergantungan terhadap impor pangan. Partisipasi petani juga berpotensi mendorong diversifikasi komoditas, penerapan metode budi daya yang lebih baik, dan peningkatan mutu hasil pertanian. Harapan semacam ini juga dinyatakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Menurutnya, MBG dapat berperan sebagai offtaker — penyerap utama hasil produksi petani — yang menjamin pasar dan memberikan kepastian ekonomi bagi petani di daerah pedesaan. Bahkan, ia mengklaim bahwa program ini berpotensi menyerap produksi dari sekitar 160–165 juta petani di Indonesia. Namun, pertanyaan krusial tetap muncul: petani yang seperti apa yang sesungguhnya mendapatkan manfaat dari MBG?
Sebagian gambaran dapat diperoleh dari kisah yang disampaikan Nanik Deyang, saat masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, tentang seorang pemasok buah bernama Hevi yang mengalami lonjakan penjualan signifikan sejak dirinya mulai memasok buah pisang untuk kebutuhan MBG. Sebelumnya, Hevi hanya memasok sekitar 200 sisir pisang per minggu untuk pesanan katering dengan permintaan yang tidak stabil. Kini, jumlah itu meningkat menjadi ribuan sisir pisang setiap pekan guna memenuhi kebutuhan tiga dapur MBG. Dari kasus ini terlihat bahwa rantai pasok MBG lebih banyak melibatkan pemasok atau vendor yang telah memiliki kapasitas besar dan pengalaman dalam pengadaan pangan skala massal.
Contoh lain datang dari seorang petani pisang yang menyatakan bahwa luas lahan tanamnya berkembang dari sekitar 2 hektare menjadi 10 hektare karena adanya permintaan konsisten dari program MBG. Tentu menjadi sebuah kabar yang positif. Namun, kasus ini juga menunjukkan bahwa petani yang berhasil masuk ke rantai pasok MBG cenderung merupakan petani yang sudah memiliki lahan dan kapasitas produksi yang relatif besar. Sementara itu, mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektare. Dengan begitu, di mana posisi mereka, para petani gurem, dalam rantai pasok MBG?
Ketika Logika Berbalik dengan Realita
Pada kenyataannya, sebagian besar petani kecil atau petani gurem menghadapi berbagai hambatan untuk terlibat dalam program ini. Kendala tersebut mulai dari harga jual yang rendah, akses pasar yang terbatas, hingga keterbatasan kapasitas untuk memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, serta volume pasokan yang diperlukan. Karena itu, peluang ekonomi yang ditawarkan MBG lebih mudah diakses oleh pelaku besar dibandingkan petani kecil yang justru selama ini membutuhkan dukungan pasar.
Program MBG sejatinya meningkatkan kebutuhan pangan dalam jumlah sangat besar. Untuk 32.000 SPPG, kebutuhan per bulan diperkirakan mencapai 153.600 ton beras dan 51.200 ton telur. Logika sederhana menyatakan: ketika permintaan naik, petani seharusnya untung. Namun, apakah kenyataan sesuai logika tersebut? Penelitian Andriyanty (2025) menunjukkan bahwa penerapan MBG memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan petani yang diukur menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP), dengan nilai korelasi sekitar 58,7%. Namun, NTP adalah indikator agregat yang menggambarkan kondisi petani secara umum. Ketika NTP meningkat, kita belum dapat memastikan apakah petani gurem ikut merasakan manfaatnya atau tidak.
Pada kasus komoditas beras misalnya. Tercatat pada bulan September 2025, harga gabah kering panen rata-rata berada di kisaran Rp6.625/kg, sementara harga beras medium di pasar dapat mencapai Rp14.000–18.000/kg (kompas.com). Harga gabah dan beras memang tidak bisa dibandingkan langsung karena ada biaya pengeringan, penggilingan, penyimpanan, distribusi, dan berbagai biaya lainnya. Namun, selisih harga yang sangat besar itu menunjukkan satu hal penting: kenaikan harga beras tidak otomatis meningkatkan harga yang diterima petani. Demikian pula, tingginya permintaan beras untuk MBG tidak otomatis membuat petani lebih sejahtera.
Mungkin kita perlu mengikuti perjalanan beras dari lahan hingga ke SPPG. Kita ambil contoh petani padi gurem, yang umumnya tidak menjual beras secara langsung ke pasar. Petani menanam padi selama kurang lebih empat bulan, lalu memanennya dalam bentuk gabah. Setelah itu, petani menjual gabah kepada pengepul, lalu gabah berpindah ke penggilingan untuk diolah menjadi beras. Distribusi beras berlanjut melalui berbagai aktor hingga akhirnya sampai ke dapur MBG. Mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem yang tidak memiliki kapasitas untuk memasok beras dalam jumlah besar secara rutin. Sebagian besar petani juga tidak memiliki gudang penyimpanan, fasilitas pengeringan, atau unit penggilingan padi. Sementara SPPG membutuhkan pasokan beras setiap hari dalam jumlah besar, kualitas seragam, dan pengiriman konsisten. Oleh sebab itu, berbagai aktor perantara muncul untuk menjalankan fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar petani kecil. Kondisi ideal yang diharapkan adalah petani dapat langsung memasok ke SPPG dengan sedikit perantara, tetapi realita justru sebaliknya.
Setiap mata rantai memiliki fungsi dan biaya. Namun, ada satu hal yang perlu dicermati, petani sudah keluar dari rantai nilai sejak tahap paling awal. Ketika gabah mulai meninggalkan sawah, sebagian besar nilai tambah justru mulai tercipta. Proses pengeringan, penyimpanan, penggilingan, pengemasan, distribusi, hingga pengadaan menghasilkan nilai ekonomi baru yang tidak lagi dinikmati petani. MBG menciptakan pasar pangan yang sangat besar, namun pasar besar tidak otomatis menciptakan kesejahteraan bagi petani. Selama petani hanya menjual hasil panen dan keluar dari rantai nilai sejak awal, sebagian besar keuntungan akan tetap dinikmati aktor setelah panen.
Petani Gurem Menghadapi Akses yang Minim
Kesulitan memasok MBG juga dirasakan oleh petani gurem karena untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG, mereka harus melalui berbagai persyaratan, termasuk bergabung dengan koperasi yang dibentuk oleh SPPG. Bagi petani kecil, persyaratan semacam ini justru menjadi hambatan baru untuk mengakses pasar yang seharusnya terbuka bagi mereka. Jika MBG serius ingin melibatkan petani lokal, program ini tidak cukup hanya meminta produk pangan dalam jumlah besar. Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan pasar, peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan jaminan harga yang memungkinkan petani kecil memiliki kapasitas untuk berpartisipasi, bukan hanya diberikan ruang secara formal tetapi sulit mengaksesnya dalam praktik.
Oleh sebab itu, menghubungkan petani lokal dengan MBG tidak sesederhana menentukan siapa yang memasok SPPG pada hari ini. Agar petani kecil dapat terlibat, diperlukan dukungan besar melalui pendampingan, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan kapasitas produksi dan mutu hasil pertanian. Pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, dan berbagai lembaga pendukung dapat bertindak sebagai penghubung antara petani dan program MBG. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk lebih mendukung keterlibatan petani lokal pada program ini adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan kapasitas petani
Peningkatan kapasitas petani melalui praktik pertanian berkelanjutan dilakukan agar petani gurem mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas, aman, dan sesuai kebutuhan pasar maupun standar MBG. Upaya ini tidak cukup hanya menetapkan standar yang harus dipenuhi petani, tetapi perlu disertai pelatihan, pendampingan, dan dukungan yang membantu petani memahami serta mencapai standar tersebut secara bertahap sesuai kondisi lapangan.
2. Mendorong koperasi atau kelompok tani
Mendorong koperasi atau kelompok tani yang sudah ada untuk menjadi pemasok resmi, tanpa membentuk kelembagaan baru di bawah yayasan atau SPPG juga hal yang patut dilakukan. Sebagian besar petani kecil memiliki keterbatasan dalam memenuhi volume, kontinuitas, dan konsistensi kualitas secara individu. Melalui koperasi atau kelompok tani, hasil produksi dapat dikumpulkan, disortir, dan dipasarkan secara kolektif sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan program MBG. Langkah ini juga dapat memperpendek rantai pasok yang selama ini terlalu panjang sebelum produk sampai ke SPPG.
3. Menyediakan fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai
Menyediakan fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai dilakukan tidak hanya untuk SPPG saja, tetapi juga bagi petani. Risiko kehilangan hasil panen masih tinggi akibat keterbatasan gudang penyimpanan, cold storage, dan sarana distribusi. Dukungan infrastruktur di tingkat petani dapat membantu menjaga kualitas produk, mengurangi kehilangan pascapanen, dan memastikan bahan pangan dikirim tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dapur MBG.
4. Memberikan insentif harga yang stabil
Memberikan insentif harga yang stabil untuk menjaga keberlanjutan usaha tani juga menjadi alternatif yang bisa ditempuh. Fluktuasi harga tinggi sering membuat petani kesulitan merencanakan produksi dan investasi usaha. Melalui kontrak pembelian jangka menengah atau skema harga yang lebih pasti, petani memperoleh kepastian pendapatan sehingga memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas, mutu hasil panen, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Tidak Hanya Sekadar Dukungan di Atas Kertas
Menghubungkan petani lokal dengan MBG bukan hanya soal menjadikan mereka pemasok, tetapi bagaimana program ini dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial-ekonomi bagi petani dan masyarakat desa. Jika dirancang dengan baik, MBG tidak hanya menyediakan makanan bagi anak sekolah, tetapi juga membuka akses pasar bagi petani kecil, memperkuat ekonomi desa, dan mendukung kemandirian pangan. Sayangnya, saat ini kita masih sangat jauh dari tujuan tersebut.
(Sumber Foto: KRKP)
